Tribun

Presiden Jokowi Ditekan di G20, Andre Rosiade Desak Antam Bikin Smelter Nikel

Andre Rosiade, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tekanan yang diterima di pertemuan G20.

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Presiden Jokowi Ditekan di G20, Andre Rosiade Desak Antam Bikin Smelter Nikel
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Andre Rosiade 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tekanan yang diterima di pertemuan G20.

Andre pun mendesak PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) segera membangun smelter baru untuk nikel.

"Jadi Antam kita dorong bangun smelter baru untuk nikel. Ini PR bagi Antam supaya bangun smelter baru. Bukan hasil produksinya dijual ke smelter China lagi di Konawe dan Morowali," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Legislator Partai Gerindra itu menegaskan cadangan nikel Indonesia bisa menjadikan Indonesia produsen baterai listrik terbesar di dunia, atau bahkan mobil listrik.

Dia juga mendukung pengoperasian Indonesia Battery Corporation (IBC), perusahaan patungan antara Holding Industri Pertambangan MIND ID (PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan Antam (ANTM).

"Itu kita harus berikan dukungan penuh, dan langkah Presiden itu kan bentuk dukungan Presiden kepada industri dalam negeri, bahwa industri dalam negeri akan bisa memproduksi baterai listrik, terus motor listrik, mobil listrik, bus listrik, yang bukan hanya dipergunakan di dalam negeri, tapi juga kita ekspor," lanjutnya.

Jika tak diindahkan permintaan untuk membangun smelter nikel, dia tak segan untuk menginisiasi pencopotan Dirut Antam.

"Orang smelter Tiongkok banyak di Indonesia, kenapa BUMN kita lelet? Kalau enggak mampu, Dirut Antam ini copot aja. Ini smelter Tiongkok berinvestasi besar di Indonesia karena melihat potensi baterai listrik, melihat potensi cadangan nikel kita besar. Ini perlu kita evaluasi Direksi Antam ini. kalau enggak mampu, copot aja," sambung dia.

Tekanan terhadap Indonesia di pertemuan G20 diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir.

Terhitung mulai 1 Januari 2020 bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak lagi diperbolehkan untuk dieskpor. 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas